Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) kembali mempersembahkan Summer Internship 2011: Bergabung Melawan Diskriminasi, yang akan dilaksanakan mulai 4 Juli 2011 hingga 3 Agustus 2011, di Jakarta. Summer Internship adalah kesempatan bagi mahasiswi/a dari berbagai jurusan untuk mendedikasikan dirinya bagi pengembangan masyarakat. Summer Internship memanfaatkan momentum libur kuliah agar mahasiswi/a dapat mengisi liburan dengan hal yang positif. Dalam Summer Internship, mahasiswi/a bisa menambah pengetahuan seputar hukum dan hak asasi manusia (HAM), mulai dari sejarah dan filosofi HAM, bantuan hukum dan akses terhadap keadilan, rule of law dan reformasi hukum, pemberdayaan hukum masyarakat, hak untuk hidup, HAM dan HIV/AIDS, dan banyak lagi. Summer Internship tahun 2011 adalah kali ketiganya diselenggarakan.

Tiga pilar penegak hukum yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri mendapat penilaian jeblok. Demikian Evaluasi Akhir Tahun Penegakan Hukum yang disampaikan LBH Masyarakat. Menurut Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, dalam jumpa pers di Kantor LBH Masyarakat, kawasan Tebet, Jakarta (Minggu, 27/12), ketiga pilar penegak hukum tersebut sangat rapuh.

Tiga institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan Makamah Agung, ditambah DPR masuk kategori institusi terburuk soal penegakan hukum di Indonesia tahun 2009 versi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. "Metode penilaian berdasarkan, Akuntabilitas Integritas, Transparansi, Kinerja, Pengawasan Internal Reward and Punishment, dan Kepercayaan Publik," kata Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, ketika jumpa pers, di Jakarta, Minggu (27/12).

Tiga lembaga hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Polri dinilai kurang berkomitmen dalam penegakan hukum dan reformasi hukum. Demikian evaluasi akhir tahun penegakan hukum oleh LBH Masyarakat. Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan, dengan rapuhnya 3 pilar penegakan hukum itu mengidentifikasi runtuhnya prinsip-prinsip negara hukum, di mana ketika ketiga lembaga hukum itu dinilai rendah dalam hal integritas, akuntabilitas dan transparansi.

Direktur LBH Masyarakat, lembaga yang ikut dalam GMKLL, Taufik Basari mempertanyakan apakah ada kemauan dan keseriusan pengadilan untuk membongkar dugaan skandal dan konspirasi dalam penghentian penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur ini. “Itu yang masih menjadi keraguan. Saat ini, kami masih akan membahas dan melakukan penilaian terkait itu. Sejauh mana kita bisa menyandarkan diri pada proses praperadilan yang pasti punya keterbatasan-keterbatasan, ketika kita sorongkan hal-hal yang dapat membongkar adanya dugaan skandal dan konspirasi,” terang laki-laki yang akrab disapa Tobas ini.