Kabar Terkini
Bantuan Hukum
Website kami lainnya
Ikuti Kami
![[RILIS PERS]
Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demonstrasi: LBHM Desak Pemerintah Tegaskan Batas Peran Militer dalam Ruang Sipil
Belum selesai silang pendapat terkait kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2026 lalu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada hari Selasa, 3 November 2026, ada pengerahan 20 ribu lebih prajurit TNI ke Jakarta untuk memperkuat pengamanan wilayah DKI Jakarta. Ketika ditanyakan tentang urgensi kebutuhan prajurit yang demikian banyaknya itu dan apakah mereka didatangkan untuk menjaga demonstrasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menepis adanya kondisi khusus yang mendasari pengerahan ribuan personel ini.
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menilai bahwa persoalan ini tidak dapat disederhanakan hanya sebagai persoalan ada atau tidaknya permintaan bantuan dari kepolisian. Pelibatan TNI dalam ruang sipil harus ditempatkan dalam kerangka pembatasan kewenangan, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebab, demonstrasi merupakan bagian dari hak dasar warga negara untuk menyampaikan pendapat atas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, bukan ancaman yang justru secara otomatis membutuhkan pendekatan militer.
Bagi LBHM, kehadiran militer dalam pengamanan demonstrasi berisiko mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, LBHM menyampaikan lima (5) catatan kritis sebagai berikut.
Geser ke kiri atau akses website www.lbhmasyarakat.org untuk baca rilis pers selengkapnya.
#KembalikanTNIKeBarak #Demonstrasi #IndonesiaSadar](https://lbhmasyarakat.org/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
[PUBLIKASI TERBARU]
Bisa Maaf-Maafan, Terus Perkara Pidana Selesai Gitu Aja?
Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) baru mengatur mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ), yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan, bukan semata-mata
[DIPERPANJANG]
Sayembara Terbuka Ilustrasi Penghapusan Hukuman Mati: “Membayangkan Indonesia Tanpa Hukuman Mati”
Kami memberikan tambahan waktu pengiriman karya selama 7 hari ke depan untuk membuka kesempatan lebih luas lagi bagi para peserta dalam mengembangkan gagasan,